Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat, kejahatan siber juga semakin beragam dan canggih. Baru-baru ini, aparat kepolisian di Riau berhasil mengungkap kasus penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal. Tindakan ini melibatkan seorang pria berinisial FW yang ditangkap oleh Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Kejadian ini membuka tabir tentang bagaimana kejahatan semacam ini dapat mengancam keamanan data pribadi dan potensi penyalahgunaannya.
Pria yang tinggal di Jalan Rajawali, Kecamatan Sukajadi, ini diduga terlibat dalam penjualan hampir 4.000 kartu perdana yang telah diregistrasi dengan data yang tidak sah. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kombes Nasriadi mengungkapkan bahwa pelaku telah berhasil meregistrasi 3.978 kartu perdana secara ilegal. Proses registrasi ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut Smart Com, yang dihubungkan ke komputer dan diisi dengan data KTP serta KK yang didapatkan secara tidak sah. Alat ini dibeli pelaku seharga Rp2 juta dari seorang teman.
Modus operandi pelaku dimulai pada tahun 2018, saat pemilu berlangsung. Pada saat itu, pelaku memperoleh kartu perdana di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Pekanbaru. Selanjutnya, pelaku membeli ribuan kartu perdana dari salah satu provider dan melakukan registrasi dengan alat tersebut. Kartu-kartu yang telah diregistrasi ini kemudian dijual ke konter-konter dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp200 ribu, tergantung pada kualitas nomor yang tertera di kartu.
Setelah penyelidikan mendalam, terungkap bahwa kartu perdana yang telah diregistrasi oleh pelaku tidak hanya beredar di Provinsi Riau, tetapi juga telah menyebar ke luar kota. Setiap bulannya, pelaku dapat meraup keuntungan antara Rp15 juta hingga Rp20 juta dari penjualan kartu-kartu tersebut. Kartu perdana yang dijual dengan harga tertinggi, yakni Rp200 ribu, biasanya adalah nomor-nomor yang dianggap cantik atau spesial.
Penangkapan FW dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi penyalahgunaan kartu perdana yang telah diregistrasi tersebut. Kombes Nasriadi mengingatkan bahwa kartu-kartu ini berpotensi digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti judi online dan penipuan. Hal ini menjadi perhatian utama mengingat dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan data pribadi.
Dalam upaya menanggulangi peredaran kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal, pihak kepolisian meminta seluruh pemilik konter untuk berhati-hati dan tidak menjual kartu-kartu yang terlibat dalam kasus ini. Jika masih ditemukan adanya penjualan kartu perdana yang diregistrasi secara ilegal, tindakan tegas akan diambil, termasuk proses hukum terhadap para pelaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal sebesar Rp12 miliar.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat dan pelaku bisnis di sektor telekomunikasi untuk lebih waspada terhadap potensi kejahatan siber. Dengan semakin berkembangnya teknologi, penting bagi setiap individu dan bisnis untuk menjaga keamanan data pribadi dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
